Tutup Kegiatan Pesantren Ramadhan, SDIT Asy-Syifa Bener Meriah Bagi-Bagi Takjil - Pada Minggu Ketiga Ramadhan, Pemkab Bener Meriah Santuni 2100 Anak Yatim Piatu - Produktif Meningkatkan Panen, Kelompok Tani GG TANI Bale Purnama, Dapat Bantuan Becak Barang - Calon Anggota MPU Bener Meriah Dites Kemampuan Baca dan Paham Kitab Kuning - SDIT Asy- Syifa Bener Meriah Gelar Pesantren Ramadhan - SMA Negeri 1 Permata dan MAN 1 Bener Meriah Akan Ikut Lomba Sekolah Adiwiyata Tingkat Aceh - Terpilih Sebagai Kampung Terbaik, Kampung Sumber Jaya Wakili Bener Meriah ke Tingkat Provinsi Aceh - Pemkab Bener Meriah Safari Ramadhan Tiap Masjid Kecamatan - Mengapa Faul LIDA 2019 Diberi Umrah Gratis Oleh Pemkab Bener Meriah? - Camat Bandar Turun Ke Jalan Untuk Galang Dana Bantu Palestina - Pelajar Bener Meriah Dihimbau Jangan Rayakan Kelulusan Dengan Aksi Coret-Coret dan Konvoi - Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Bakal Gelar Pasantren Kilat - Bupati Bener Meriah Nobatkan Faul Sebagai Duta Budaya - Wakil Dubes Australia Tatap Muka dengan Kampung Binaan Kompak di Bener Meriah - Wakil Dubes Australia Kunjungi Kabupaten Bener Meriah -

Renstra Inspektorat

13-05-2019 09:54:48

                                                       BAB  I

                                          P E N D A H U L U A N

 

 

 

 

  1. LatarBelakang 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam political planning Kepala Daerah terpilih.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah.

Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, professional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Bener Meriah sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) wajib menyusun Rencana Strategis Pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu dokumen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Bener MeriahTahun 2017 – 2022.

RENSTRA Inspektorat Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 – 2022 sebagai komitmen APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022.

Pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan  pemerintahan  daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- UndangNomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Seiring dengan tuntutan tata kepemerintahan yang baik              ( goood governance ),  pengawasan  juga  mempunyai  peran  yang  strategis  dalam  rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  Inspektorat  Kabupaten  Bener Meriah  harus  menyusun    dokumen  perencanaan  sebagaimana  yang  telah diamanatkan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Inspektorat  harus menyusun  rencana  strategis  untuk  periode  lima  tahun  kedepan  yaitu periode 2017 – 2022  dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan Pemerintah  Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Rencana  Strategis  Inspektorat  Kabupaten  Bener Meriah  periode    tahun  2017 – 2022  merupakan penjabaran dari visi misi, program dan kegiatan  Inspektorat  yang memuat  tujuan, sasaran, strategi serta  arah kebijakan  serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam jangka lima tahun kedepan yang tentunya berpedoman pada RPJMD.

Sebagai dokumen  perencanaan lima tahunan , Rencana Strategis  akan  menjadi  acuan  yang    kemudian  dijabarkan  dalam  rencana  kerja tahunan ( Renja) dan  secara konsisten akan  dijadikan  pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat selama       5  (lima) tahun kedepan.

 

  1. Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra 2017-2022 ini adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indnesia  Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  2005  Nomor  140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Qanun  Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 107);

 

  1. Maksud dan Tujuan

 

Rencana Strategis Inspektorat  Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022 adalah sebagai penjabaran misi, tujuan yang ingin diwujudkan/ dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun sampai  5 (lima) tahun kedepan sehingga apa yang akan dicapai dan diwujudkan oleh lembaga Inspektorat akan dituangkan dalam dokumen renstra ini yang kemudian akan dijadikan pedoman untuk mewujudkan  tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat secara berkesinambungan.

Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Bener Meriah tahun 2017-2022 ini disusun dengan tujuan :

  1. Untuk menjabarkan visi, misi dan program lembaga Inspektorat sesuai tugas dan fungsi   lembaga. Memberikan  pedoman  dalam  pelaksanaan  /operasional  yang  sudah tertuang  dalam  Rencana  Strategis  lima  tahunan    dan  perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan ( Renja )
  2. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan /operasional yang sudah tertuang dalam Rencana Strategis lima tahunan dan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan ( Renja )
  3. Mewujudkan  keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian.

 

  1. Sistematika Penulisan

Sistematika  Penulisan  Rencana  Strategi  Inspektorat  Kabupaten    Bener Meriah     tahun  2017 - 2022  adalah sebagai berikut :

BAB I      PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistimatika Penulisan

 

BAB II     GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT  

  1. Tugas  dan Fungsi
  2. Struktur Organisasi
  3. Kinerja Pelayanan SKPD
  4. Sumber Daya
  5. Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Inspektorat

BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU  STRATEGIS  INSPEKTORAT

  1. Identifikasi permasalahan
  2. Telaahan Visi,Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  3. Penentuan isu-isu strategis

BAB  IV   TUJUAN DAN SASARAN

  1. Tujuan dan sasaran jangka Menengah

BAB  V    STRATEGI  DAN KEBIJAKAN

BAB  VI   RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB  VII  INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD     

BAB  VIII PENUTUP

 

                                                       BAB II

                                         GAMBARAN PELAYANAN

INSPEKTORAT KABUPATEN BENER MERIAH

 

Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2014 tertanggal 27 Januari 2014, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Bener Meriah dan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor  48 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bener Meriah, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

  1. Tugas dan Fungsi

 

  1. Tugas Inspektorat

Sesuai Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bener Meriah, tugas pokok Inspektorat adalah melaksanakan  pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

 

  1. Fungsi Inspektorat

Adapun fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :

  1. Penyelenggaraan pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat Kabupaten;
  2. Penyelenggaraan penyususnan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  3. Penyelenggaraan perencanaan program pengawasan;
  4. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan
  5. Penyelenggaraan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
  6. Penyelenggaraan pembinaan fungsional auditor dan pengawas pemerinta;
  7. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau unstansi terkaitlain dibidang pengawasan;
  8. Penyelenggaraan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
    1. Inspektur
  1. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
  2. Inspektur mempunyai tugas  pokok  memimpin,  merumuskan,  merencanakan  dan  menetapkan  kebijakan  umum  dan  teknis  operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama, melaksanakan pembinaan dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan administrasi umum pemerintahan.
  3. Inspektur  dalam  melaksanakan  tugas  menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan  perencanaan,  perumusan,  pembinaan, pengendalian  dan  pelaksanaan  kebijakan  daerah  di bidang  pengawasan  administrasi  umum  pemerintahan dan urusan pemerintahan;
  2. Penyelenggaraan Pengawasan dalam konteks pengawasan  intern,  yaitu  seluruh  proses  kegiatan audit,  evaluasi,  reviu,  pemantauan  dan  kegiatan pengawasan  lain,  seperti konsultansi (consultancy), sosialisasi,  asistensi,  terhadap  penyelenggaraan  tugas dan  fungsi organisasi dalam  rangka  memberikan keyakinan  yang  memadai (assurance) bahwa  kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance);
  3. Pengkoordinasian, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas yang meliputi kesekretariatan, inspektur pembantu dan jabatan fungsional.
  4. Pengelolaan  penggunaan  anggaran  dan  penggunaan barang daerah, serta sumber daya aparatur Inspektorat;
  5. Penyelenggaraan  koordinasi,  kerjasama  dalam  rangka pelaksanaan  pengawasan,  pengusutan,  pengujian  dan penilaian  administrasi umum  pemerintahan  dan urusan pemerintahan; dan
  6. Penyelenggaraan  monitoring,  evaluasi dan  pelaporan capaian kinerja Inspektorat.
  1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut:
  1. Memimpin,  mengatur,  membina  dan  mengendalikan pelaksanaan  tugas Inspektorat;
  2. Merencanakan  dan  menetapkan  kebijakan  rencana strategis  serta  rencana  kerja  di  bidang  pengawasan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan berdasarkan visi dan isi serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
  3. Menyelenggarakan  perumusan sasaran dan program kerja  yang meliputi kesekretariatan,  Inspektur pembantu  wilayah  serta  Kelompok  Jabatan  Fungsional berdasarkan kebijakan umum Inspektorat dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  4. Mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana kerja strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Inspektorat serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan dokumen-dokumen kinerja lainnya;
  5. Mengikuti perkembangan mutakhir mengenai perubahan-perubahan teknologi dan sasaran organisasi yang  dapat  mempengaruhi bidang pengawasan administrasi umum pemerintahan  dan urusan pemerintahan;
  6. Menyelenggarakan monitoring, pengendalian, tindaklanjut  dan  fasilitasi pelaksanaan  pengawasan, pemeriksaan,  pengusutan,  pengujian  dan  penilaian tugas  pengawasan,  administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan;
  1. Menyelenggarakan  pengendalian  intern  pemerintah pada Inspektorat;
  2. Mendistribusikan  tugas  kepada  para  bawahan  secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
  3. Menyelenggarakan    konsultasi tugas  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  baik  teknis  maupun  administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
  4. Menjelaskan  perkembangan  kebijakan-kebijakan  dan prioritas kepada staf;
  5. Memantau  pelaksanaan  tugas  staf  melalui rapat-rapat intern  dan  petunjuk  langsung  untuk  keterpaduan pelaksanaan tugas;
  6. Mengarahkan  dan  mengendalikan  pelaksanaan  tugas staf berdasarkan program kerja Inspektorat;
  7. Membina  staf  sesuai ketentuan  kepegawaian  untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
  8. Memeriksa  konsep-konsep surat  yang  diajukan  oleh  staf  sebelum  ditandatangani;
  9. Mengevaluasi pelaksanaan  tugas staf  melalui penilaian prestasi kerja  atas  unsur  Sasaran  Kerja  Pegawai (SKP) dan  Prilaku  Kerja    sebagai bahan  pembinaan  serta upaya tindak lanjut;
  10. Mengadakan  koordinasi dengan  pihak  terkait  baik teknis  maupun  administratif  untuk  sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  11. Melaporkan  pelaksanaan  tugas  secara  lisan,  tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Inspektorat; dan
  13. Melaksanakan  tugas-tugas  kedinasan  lain  yang diberikan  oleh  pimpinan  sesuai  dengan  bidang tugasnya. 
  1. Inspektur, membawahi:
    1. Sekretariat;
    2. Inspektur Pembantu Wilayah I;
    3. Inspektur Pembantu Wilayah II;
    4. Inspektur Pembantu Wilayah III;
    5. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
    6. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

  1. Sekretaris

 

  1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
  2. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan serta, evaluasi dan pelaporan.
  3. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
    1. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
    2. Pengumpulan,  pengolahan  usulan  program  dan kegiatan;
    3. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
    4. Pengkoordinasian  dalam  penyusunan  perencanaan program dan kegiatan Inspektorat;
    5. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan,  inspektur  pembantu  dan  pejabat fungsional;
    6. Penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sub bagian perencanaan, pelayanan administrasi umum,  dan  kepegawaian,  dan  keuangan serta, evaluasi dan pelaporan;
    7. Penyelenggaraan  koordinasi,  integrasi dan  sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    8. Penyelenggaraan  monitoring,  evaluasi dan  pelaporan capaian kinerja sekretariat.
  4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekretaris menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut :
    1. Menyelenggarakan  penyiapan  perumusan  kebijakan rencana kerja Inspektorat;
    2. Menyelenggarakan       penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    3. Menyelenggarakan  penyusunan  Rencana  Strategis (Renstra),  Laporan  Kinerja  Instansi Pemerintah  (LKIP), Penyusunan  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU),  Rencana Kerja  Tahunan  (RKT),  Penetapan  Kinerja  (Tapkin), Standar  Operasional  Prosedur  (SOP),   serta  dokumen-dokumen  perencanaan, pelaksanaan,  evaluasi,  penilaian dan  pelaporan  kinerja lainnya;
    4. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan  kompilasi data    rencana    anggaran  dan  belanja kegiatan Inspektorat yang bersumber dari inspektur pembantu dan pejabat fungsional;
    5. Menyelenggarakan  pelayanan  umum  dan  kepegawaian yang  meliputi urusan  surat-menyurat,  barang  milik daerah/aset  dan  rumah  tangga,  pengorganisasian  dan ketatalaksanaan,  keuangan,  perencanaan, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan;
    6. Menyelenggarakan       pembinaan pengawasan  dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan administrasi  umum,  kepegawaian,    rumah  tangga, keuangan, perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan;
    7. Menyelenggarakan  kebutuhan  naskah  dinas  yang diperlukan  dan  menilai konsep  tata  naskah  dinas  dari staf  dan  unit  kerja  lainnya  di lingkungan  Inspektorat berdasarkan  pedoman  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    8. Menyelenggarakan  koordinasi perencanaan,  evaluasi serta  pelaporan  pelaksanaan  rencana  kerja  Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional;
    9. Memberikan  laporan  kepada  pimpinan  mengenai langkah  atau  tindakan  yang  diambil di bidang tugasnya;
    10. Menginventarisasi,  mengidentifikasi dan  menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
  1. Menyelenggarakan  koordinasi dengan  unit  kerja  lain dan/atau  lembaga/organisasi terkait  dalam  lingkup tugasnya;
  2. Mendistribusikan  tugas  kepada  staf  di  lingkup sekretariat sesuai bidang tugasnya;
  3. Memberi petunjuk  kepada  staf  untuk  kelancaran pelaksanaan tugas staf;
  4. Mengkoordinasikan  tugas  staf  di lingkup  sekretariat melalui rapat  atau  langsung  agar  sesuai dan  saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
  5. Memberi petunjuk  kerja  dan  mengendalikan  staf  dilingkup  sekretariat  agar  dapat  melaksanakan  tugas dengan baik;
  6. Mengevaluasi pelaksanaan  tugas  di lingkup  sekretariat untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana;
  7. Mengatur  pelaksanaan  kegiatan  staf  berdasarkan prioritas  penyelesaian  tugas  kesekretariatan  agar selesai tepat pada waktunya;
  8. Mengevaluasi pelaksanaan  tugas staf  melalui penilaian prestasi kerja  atas  unsur  Sasaran  Kerja  Pegawai (SKP) dan  Prilaku  Kerja    sebagai bahan  pembinaan  serta upaya tindak lanjut;
  9. Menyusun  dan  memeriksa  konsep  surat  dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
  10. Mengatur  pemberian  layanan  administratif  kepadasemua  unit  kerja  di lingkungan  Inspektorat  agar terwujud tertib administrasi;
  11. Menyelenggarakan  pengelolaan  tata  naskah  dinas  dan kearsipan; 
  12. Menyelenggarakan  pembinaan  dan  pengembangan pegawai dalam  jabatan  struktural di bawahnya  serta dalam  jabatan  fungsional  tertentu  dan  fungsional umum;
  13. Menyelenggarakan  pelayanan  perpustakaan  sebagai media  referensi,  peraturan  perundang-undangan  dan dokumen  lainnya  sesuai kepentingan  badan,  serta menyelenggarakan  pelayanan  hubungan  masyarakat dan pelayanan informasi Inspektorat; serta dokumentasi
  14. Melaporkan  pelaksanaan  tugas  kesekretariatan  secara lisan,  tertulis,  berkala  atau  sesuai kebutuhan  kepada pimpinan; 
  15. Mengkoordinasikan  laporan  kegiatan  masing-masing sub bagian untuk disampaikan kepada pimpinan;
  16. Menyelenggarakan  pengumpulan  dan  pengolahan  data sebagai bahan  penyusunan  laporan  program  kegiatan Inspektorat sesuai dengan ketentuan;
  17. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  18. Melaksanakan  tugas-tugas  kedinasan  lain  yang diberikan  oleh  pimpinan  sesuai dengan  bidang tugasnya.
  1. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaandan Program;
  2. Sub  Bagian  Umum dan Keuangan;
  3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

 

  1. Sub bagian Perencanaan
  1. Sub  Bagian  Perencanaan   dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
  2. Kepala  Sub  Bagian  Perencanaan  mempunyai tugas  pokok  merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas  penyusunan  dan  pengendalian  rencana / program kerja pengawasan serta pengkoordinasian dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
  3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala  Sub  Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian perencanaan,  program kerja, pengelolaan administrasi Inspektorat;
  2. Penyusunan  rencana  operasional dan  koordinasi kegiatan dan program kerja Inspektorat;
  3. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Inspektorat;
  4. Pelaksanaan  penyusunan  bahan  rancangan peraturan perundang –undangan  penunjang pelaksanaan  tugas Inspektorat;
  5. Pengkoordinasian  penyusunan  rencana  / program pengawasan;
  6. Pengumpulan  dan  pengolahan  data  serta  dokumentasi hasil pengawasan;
  7. Pelaksanaan  pengembangan  sistem  pengawasan  dan standarisasi pelaksanaan pemeriksaan;
  8. Pelaksanaan  pengelolaan  dokumentasi dan   data pelaksanaan tugas;
  9. Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan tugas;
  10. Pelaksanaan  tugas  kedinasan  lain  sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  11. Pelaksanaan  koordinasi perencanaan  dengan  sub  unit kerja lain di lingkungan Inspektorat.
  1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala  Sub  Bagian Perencanaan menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut :
    1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup  Subbagian berdasarkan  program  kerja  yang  telah ditetapkan;
    2. Menyusun langkah kegiatan pelaksanaan tugas;
    3. Mengatur   pembagian tugas           dan    mengarahkan bawahan;
    4. Mendistribusikan  dan  membagi  tugas  kepada  staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
    5. Mengkoordinasikan  kegiatan  /  pelaksanaan  tugas bawahan / staf;
    6. Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
    7. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
    8. Mengendalikan  staf  untuk  kelancaran  pelaksanaan tugas;
    9. Mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja;
  1. Mengumpulkan,  merekapitulasi,  mengkompilasi  dan mengkaji usulan  program  dan  kegiatan  untuk  bahan penyusunan  prioritas  program  dan  kegiatan  bagi pimpinan;
  2. Melaksanakan  pendataan  dan  pengolahan  data, pengolahan  sistem  informasi,  perencanaan,  evaluasi dan  pelaporan  sesuai dengan  pedoman  yang  telah ditentukan;
  3. Menyiapkan  bahan  dan  melaksanakan  penyusunan Rencana  Strategis  (Renstra),    Indikator  Kinerja  Utama (IKU),  Rencana  Kerja  Tahunan  (RKT),  Rencana  Kerja dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perjanjian  Kinerja  (PK),  Pengukuran  Kinerja, Pengelolaan  Data  Kinerja  serta  menyusun  dan menyajikan Laporan Kinerja yang telah ditentukan;
  4. Menyiapkan  dan  mengkaji bahan  penyusunan  laporan rencana  dan  program  kerja  diantaranya  laporan triwulan,  semesteran,  tahunan  serta  dokumen-dokumen pelaksanaan evaluasi; 
  5. Menyusun  konsep  naskah  dinas  dalam  rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas; 
  6. Memeriksa konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  7. Menyelia  kegiatan  staf  di lingkungan  Subbagian  untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
  8. Mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  9. Mengevaluasi pelaksanaan  tugas staf  melalui penilaian prestasi kerja  atas  unsur  Sasaran  Kerja  Pegawai (SKP) dan  Prilaku  Kerja    sebagai bahan  pembinaan  serta upaya tindak lanjut;
  10. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
  12. Melaksanakan  tugas-tugas  kedinasan  lain  yang diberikan  oleh  pimpinan,  sesuai         dengan  bidang tugasnya;
  13. Menyusun dan menyampaikan laporan hasilpelaksanaan tugas
  14. Melaporkan  pelaksanaan  tugas  secara  lisan,  tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  15. Menginformasikan  dan  mendokumentasikan  laporan pelaksanaan tugas.

 

  1. Sub bagian Umum
  1. Sub  Bagian  Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
  2. Kepala  Sub  Bagian  Umum dan Keuangan mempunyai tugas  pokok  merencanakan,  melaksanakan  pengelolaan urusan surat         menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah  tangga,  penyiapan  kebutuhan  pegawai,  pembinaan dan  pengembangan  pegawai,  administrasi kepegawaian lainnya dan melaksanakan penatausahaan keuangan.
  3. Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  Kepala  Sub  Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan  bahan  pelaksanaan  pelayanan  umum  dan kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan dan penatausahaan keuangan;
  2. Pelaksanaan  urusan  surat  menyurat,  kearsipan, perpustakaan,  kehumasan,  keprotokolan,  barang  milik daerah/aset,  rumah  tangga  kedinasan  dan  administrasi kepegawaian; 

 

  1. Pelaksanaan  koordinasi,  integrasi dan  sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi; 
  2. Pelaksanaan  dan  pengelolaan  teknis  administrasi keuangan Inspektorat; 
  3. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Inspektorat;
  4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja  Sub  Bagian  Administrasi  Umum dan Keuangan.
  1. Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi Kepala  Sub  Bagian Umum dan Keuangan, menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan  dalam  lingkup  Sub  Bagian  Umum dan Keuangan;
  2. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan  sasaran,  kebijakan  teknis,  strategi dan program kerja Inspektorat;
  3. Melaksanakan  tata  naskah  dinas,  surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
  4. Melaksanakan  pengelolaan  administrasi barang  milik daerah/aset Inspektorat;
  5. Menyiapkan  rencana  kebutuhan  sarana  dan  prasarana penunjang tugas Inspektorat;
  6. Melaksanakan  pengurusan  pengadaan,  penyimpanan, pendistribusian,  pemeliharaan,  perawatan,  inventarisasi serta  pelaporan  dan  usulan  penghapusan  barang  milik daerah/aset yang digunakan oleh Inspektorat;
  7. Melaksanakan  pengurusan  rumah  tangga,  kebersihan, ketertiban  dan  keamanan  ruang  kerja  serta  lingkungan Inspektorat;
  8. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi Inspektorat;
  9. Menyusun  rencana  kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan Inspektorat;
  10. Melaksanakan  penyiapan  administrasi dan  teknis pengusulan  pegawai yang  akan  pensiun,  peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
  11. Menyiapkan  bahan  kenaikan  pangkat,  Daftar  Urut Kepangkatan  (DUK),  sumpah/janji pegawai,  kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  12. Menyiapkan bahan rotasi dan mutasi pemberhentian pegawai dalam lingkup Inspektorat; serta
  13. Memberikan  pelayanan/fasilitasi kepada  pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
  14. Memberikan  pelayanan/fasilitasi kepada  pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar;
  15. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
  16. Menyiapkan  bahan  analisis  jabatan,  analisis  beban kerja,  evaluasi jabatan,  standar  kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  17. Melaksanakan   pelayanan   sistem  informasi dan manajemen kepegawaian;
  18. Menyiapkan  bahan  dan  melaksanakan  pelayanan perpustakaan  sebagai media  referensi,  peraturan perundang-undangan  dan  dokumen  lainnya  sesuai kepentingan  dinas  serta  melaksanaan  pelayanan hubungan masyarakat;
  19. Melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;
  20. Melaksanakan  penyusunan  pembuatan  daftar  gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
  21. Melaksanakan  perbendaharaan  keuangan  anggaran Inspektorat;
  22. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;
  23. Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
  24. Melaksanakan akuntansi keuangan;
  25. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
  26. Melaksanakan  administrasi penyetoran  dan  pelaporan pajak  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;
  27. Menyiapkan  bahan  pertanggungjawaban  pelaksanaan anggaran;
  28. Menyiapkan  bahan  evaluasi dan  pelaporan  kegiatan Subbidang  keuangan;
  29. Melaksanakan  pelayanan  sistem  informasi dan manajemen keuangan;
  30. Melaksanakan  koordinasi dengan  unit  kerja  lain dan/atau  lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
  31. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para staf;
  32. Membagi tugas  kepada  staf  sesuai dengan  bidang tugas masing-masing;
  33. Memberi petunjuk  kepada  staf  untuk  kelancaran pelaksanaan tugas;
  34. mengarahkan  dan  mengendalikan  pelaksanaan  tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan; mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian prestasi kerja atas unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan  Prilaku  Kerja    sebagai bahan  embinaan  serta upaya tindak lanjut;
  35. membuat  dan  memeriksa  konsep-konsep  surat  yang diajukan  oleh  staf  untuk  memperoleh  konsep  surat yang benar;
  36. melaporkan  pelaksanaan  tugas  secara  lisan,  tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  37. memberikan saran      dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

 

 

  1. Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan
  1. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
  2. Kepala  Sub  Bagian  Evaluasi dan  Pelaporan mempunyai tugas  pokok menyelenggarakan  koordinasi dalam  pengumpulan  dan pengolahan data pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
  3. Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  Kepala  Sub  Bagian  Evaluasi dan  Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
    1. Penyusunan  rencana  dan  program  kerja  operasional kegiatan evaluasi dan pelaporan;
    2. Pengkoordinasian  dalam  penyusunan  evaluasi dan pelaporan;
    3. Pengkoordinasian  pelayanan  administrasi evaluasi dan pelaporan;
    4. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan;
    5. Pelaksanaan  koordinasi,  integrasi dan  sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
    6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  4. Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi Kepala  Sub  Bagian Evaluasi dan  Pelaporan,  menyelenggarakan  sub  tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan  teknis  lingkup Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Sub Bagian  Evaluasi dan  Pelaporan  berdasarkan  sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Inspektorat;
  3. Mengkaji bahan-bahan  petunjuk teknis/pedoman tentang  pendataan,  pengolahan  sistem  informasi, evaluasi dan pelaporan;
  4. Melaksanakan  fasilitasi pengolahan  data,  pengolahan sistem  informasi  evaluasi dan  pelaporan  sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
  5. Mengkaji   hasil  evaluasi       dan  pelaporan  kegiatan Inspektorat sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  6. Menyiapkan  bahan  dan  melaksanakan  penyusunan evaluasi dan pelaporan Ihtisar Hasil Pengawasan;
  7. Menyiapkan  bahan  dan  melaksanakan  penyusunan Standar  Operasional Prosedur  (SOP) dan  Standar Pelayanan (SP) Inspektorat;
  8. Mengkaji bahan  penyusunan  laporan  yang  meliputi laporan  triwulan,  semesteran,  tahunan  Laporan  Ihtisar Hasil Pengawasan serta dokumen-dokumen pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan  kinerja  lainnya  yang  telah ditentukan;  
  9. Melaksanakan  koordinasi     dengan  unit  kerja  lain dan/atau  lembaga/organisasi terkait  dalam  lingkup tugasnya;
  10. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
  11. Membagi tugas  kepada  staf  sesuai dengan  bidang  tugas masing-masing;
  12. Mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  13. Mengarahkan  pelaksanaan  tugas  staf  berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
  14. Mengevaluasi pelaksanaan  tugas  staf  melalui penilaian prestasi kerja  atas  unsur  Sasaran  Kerja  Pegawai (SKP) dan Prilaku Kerja  sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  15. Membuat  dan  memeriksa  konsep-konsep  surat  yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
  16. Melaporkan  pelaksanaan  tugas  secara  lisan,  tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  17. Memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  18. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan      lain yang diberikan  oleh  pimpinan,  sesuai dengan  bidang tugasnya.

 

  1. Inspektur Pembantu Wilayah
  1. Inspektur  Pembantu  Wilayah  dipimpin  oleh  seorang Inspektur Pembantu Wilayah.
  2. Inspektur  Pembantu  Wilayah  mempunyai tugas  pokok  membantu  Inspektur dalam merumuskan program kerja, mengendalikan program kerja  pengawasan  dan  menyelenggarakan  kebijakan pengawasan  terhadap  administrasi umum  pemerintahan dan urusan pemerintahan di wilayah kerjanya.
  3. Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyelenggaraan       perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan  terhadap  administrasi umum pemerintahan  dan  urusan  pemerintahan  di  wilayah kerjanya;
  2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan  urusan  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  Pejabat Fungsional Auditor  dan  Pejabat  Fungsional  Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
  3. Penyelenggaraan  koordinasi,  integrasi dan  sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  4. Penyelenggaraan  monitoring,  evaluasi dan  pelaporan capaian kinerja inspektur pembantu wilayah.
  1. Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi Inspektur  Pembantu Wilayah, menyelenggarakan sub tugas sebagai berikut :
  1. Mengkoordinasikan  seluruh  proses  kegiatan  audit, evaluasi, reviu, pemantauan  dan  kegiatan  pengawasan lain,  seperti konsultansi (consultancy),  sosialisasi, asistensi,  terhadap  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi organisasi dalam  rangka  memberikan  keyakinan  yang memadai (assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan  tolok  ukur  yang  telah  ditetapkan  secara efektif  dan  efisien  untuk  kepentingan  pimpinan  dalam mewujudkan  tata  kelola/kepemerintahan  yang  baik (good governance); 
  2. Menyelenggarakan  kegiatan perencanaan  pengawasan untuk membantu pimpinan dalam merancang, menetapkan  tujuan  dan  sasaran  kinerja  pengawasan, memutuskan pencapaian dan pengidentifikasian tindakan-tindakan yang diperlukan untuk  mencapai tujuan dan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan;
  3. Menyelenggarakan  pengorganisasian  pengawasan  untuk membantu  pimpinan  dalam  memilah,  merinci,  membagi pekerjaan-pekerjaan  pengawasan  yang  akan  dilakukan, mengalokasikan  sumber  daya  dan  mengkoordinasikan hasil kegiatan  pengawasan  ke  pihak-pihak  yang berkepentingan  untuk  mencapai tujuan  dan  sasaran pengawasan yang telah ditetapkan;
  4. Menyelenggarakan  kegiatan  pengendalian  pengawasan untuk  membantu  pimpinan  dalam  melaksanakan kegiatan pemantauan atas kinerja pengawasan, membandingkan  realisasi kinerja  dengan  tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan-tindakan  perbaikan  (corrective  action) yang  diperlukan ke  arah  pencapaian  hasil pengawasan  yang  telah ditetapkan;
  5. Menyelenggarakan  kegiatan  evaluasi pengawasan  untuk membantu  pimpinan  dalam  membuat  penilaian  dan keputusan  tentang  nilai  suatu  gagasan,  metode  atas kegiatan  pengawasan  dengan  menggunakan  kriteria tertentu,  seperti membuat  kritik,  membuat  penilaian, memberikan  argumentasi,  dan  membuat  penafsiran untuk tujuan perbaikan kegiatan pengawasan;
  6. Mengendalikan  mutu  pelaksanaan  pengawasan  adalah mengatur,  mengkoordinir,  mengarahkan,  pelaksanaan suatu  penugasan  pengawasan  mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan standar pengawasan yang ditetapkan;
  7. Menyelenggarakan  monitoring,  evaluasi dan  pelaporan pada masing-masing wilayahnya;
  8. Menyelenggarakan  koordinasi dengan  unit  kerja  lain dan/atau  lembaga/ organisasi terkait  dalam  lingkup tugasnya;
  9. Mengevaluasi pelaksanaan  tugas  staf  dan  Pejabat Fungsional melalui penilaian  prestasi kerja  atas  unsur Sasaran  Kerja  Pegawai (SKP) dan  Prilaku  Kerja    sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  10. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup inspektur pembantu  secara  lisan,  tertulis,  berkala  atau  sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
  11. Memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  12. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan   lain    yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. Jabatan fungsional
  1. Kelompok  Jabatan  Fungsional mempunyai tugas  pokok melaksanakan  sebagian  kegiatan  Inspektorat  secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Inspektur;
  3. Kelompok  Jabatan  Fungsional  terdiri atas  sejumlah  PNS  dalam  jenjang  jabatan  fungsional yang  terbagi dalam  berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  4. Setiap kelompok     Jabatan Fungsional dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga  fungsional senior  dan  ditunjuk  diantara  tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.
  5. Jumlah  Jabatan  Fungsional ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
  6. Jenis  dan  jenjang  Jabatan  fungsional      diatur sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

  1. Struktur Organisasi

 

Struktur organisasi Inspektorat kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur Inspektoratdaerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Inspektorat Kabupaten Bener Meriah

 

Tabel 2.1

Data Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Bener Meriah

 

No

Jabatan

Eselon

Keterangan

 

Inspektur

II.B

Inspektur

 

Sekretaris

III.A

Memimpin sekretariat Inspektorat Bener Meriah yang membawahi sub. Bagian Perencanaan, sub.bagian umum dan keuangan dan sub.bagian evaluasi dan pelaporan

 

Kasubbag. Perencanaan

IV.A

Pelaksanaan bidang perencanaan

 

Kasubbag. Umum dan keuangan

IV.A

Pelaksana Bidang umum danKeuangan

 

sub.bagian evaluasi dan pelaporan

IV.A

Pelaksanaan bidang evaluasi dan pelaporan hasil tidak lanjut

 

Inspektur Pembantu Wilayah I

III.A

Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja I, yaitu :

  1. DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
  2. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
  3. DINAS PERHUBUNGAN
  4. RSU MUYANG KUTE
  5. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN
  6. DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
  7. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU
  8. SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
  9. PUSKESMAS BUNTUL KEMUMU
  10. PUSKESMAS RAMUNG
  11. PUSKESMAS PANTE RAYA
  12. PUSKESMAS TERITIT
  13. KANTOR CAMAT PERMATA
  14. KANTOR CAMAT WIH PESAM
  15. KANTOR CAMAT SYIAH UTAMA
  16. Desa dalam wilayah kecamatan :

1. Permata

2. wih Pesam

3. Syiah utama

  1. Sekolah dalam wilayah kecamatan :
  1. Permata
  2. Wih pesam
  3. Syiah Utama

 

 

Inspektur Pembantu Wilayah II

III.A

Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah kerja II, yaitu :

  1. DINAS PENDIDIKAN
  1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
  1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
  1. BAPPEDA
  1. SEKRETARIAT DPRK
  1. DINAS KOMONIKASI DAN INFORMATIKA
  1. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
  1. SEKRETARIAT BAITULMAL
  1. PUSKESMAS LAMPAHAN
  1. PUSKESMAS SINGAH MULO
  1. PUSKESMAS BELANG RAKAL
  1. KANTOR CAMAT TIMANG GAJAH
  1. KANTOR CAMAT PINTU RIME GAYO
  2. Desa dalam wilayah kecamatan :
    1.  Pintu Rime Gayo
    2.  Timang Gajah
  3. Sekolah dalam wilayah kecamatan :
    1. Pintu Rime Gayo
    2. Timang Gajah

 

 

Inspektur Pembantu Wilayah III

III.A

Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah

kerja IV, yaitu :

  1. DINAS KESEHATAN
  1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
  1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
  1. DINAS KOPERASI DAN UKM
  1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PA DAN KB
  1. BADAN KESBANGPOL
  1. DINAS PERDAGANGAN
  1. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
  1. DINAS PERTANAHAN KABUPATEN
  1. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
  1. DINAS PARIWISATA
  1. KANTOR CAMAT BANDAR
  1. KANTOR CAMAT BENER KELIPAH
  1. PUSKESMAS BANDAR
  1. PUSKESMAS BENER KELIPAH
  1. PUSKESMAS SAMAR KILANG
  2. Desa dalam wilayah kecamatan :
    1. Bandar
    2. Bener Kelipah
    3. Mesidah
  3. Sekolah dalam wilayah kecamatan :
  1. Bandar
  2. Bener Kelipah
  3. Mesidah

 

 

Inspektur Pembantu Wilayah IV

III.A

Pelaksana Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pembinaan pada wilayah

kerja IV, yaitu :

  1. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
  1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
  1. DINAS SOSIAL
  1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
  1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
  1. DINAS PENDIDIKAN DAYAH
  1. DINAS SYARIAT ISLAM
  1. SEKRETARIAT MPU
  1. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
  1. KANTOR CAMAT BUKIT
  1. KANTOR CAMAT MESIDAH
  1. KANTOR CAMAT GAJAH PUTIH
  1. PUSKESMAS SIMPANG TIGA
  1. PUSKESMAS RONGA RONGA
  1. PUSKESMAS MESIDAH
  2. Desa dalam wilayah kecamatan :

1. Bukit

2. Gajah Putih

  1. Sekolah dalam wilayah kecamatan :
    1. Bukit
    2. Gajah Putih

 

 

Selain Jabatan Struktural diatas, pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah juga terdapat jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat terdiri dari jabatan Jabatan Fungsional Auditor (KEPMENPAN 19/1996 jo KEPMENPAN 220/M.PAN/7/2008) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah disebut juga Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (PERMENPAN 15/2009).

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (


 
 
 
 
Facebook Fans Page