Gubernur Aceh Nova Iriansyah Resmikan Gedung Aula Dinas Pendidikan Di Bener Meriah. - Gubernur Aceh Tinjau Lokasi MTQ Ke XXXV Tahun 2021 Bener Meriah - Prioritas 2020, Jaringan Internet akan Eksis pada Beberapa Tempat di Bener Meriah - Diskominfo Bener Meriah Bangun Delapan Unit Taman Digital - Sempat Dimasuki Gajah Liar, Aktivitas Belajar SD Negeri Dirgantara Kembali Normal - Bupati Bener Meriah Terima Sebanyak 313 Mahasiswa KKN Dari Unsyiah - Website LPSE Bener Meriah Telah Aktif Kembali - Kampus Unsyiah di Lampahan Akan Difungsikan - Kegiatan Pokdarwis Tingkem Satu Pohon, Sejuta Harapan Diapresiasi - Produksi Jagung Meningkat, Sejumlah Kelompok Tani Minta Perluasan Lahan - Pokdarwis Tingkem Gelar Kegiatan Satu Pohon, Sejuta Harapan di Destinasi Wisata Bukit Origon - Bupati Bener Meriah Akan Keluarkan Qanun Larangan Berburu Burung - Renovasi Atap Ruang Server LPSE, Website LPSE Di Nonaktifkan Sementara - Camat Bandar Tandatangani Deklarasi Kampung Anti Narkoba Dan Bebas Asap Rokok - Bendungan Sumber Air Jelobok Resmi Memiliki Qanun Perlindungan -

Pemkab Bener Meriah Sosialisasikan Pencegahan Saber Pungli Kepada ASN

03-12-2019 20:11:14


Redelong- Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Bagian Hukum Setdakab, mengelar kegiatan sosialisai Pencegahan Satuan Berantas Pungutan liar (Saber Pungli) dengan pendampingan hukum luar biasa  bertempat  di Aula Sekdakab Bener Meriah, Selasa (3/12/2019).

Kepala Bagaian (Kabag) Hukum Setdakab Bener Meriah, Samusi Purnawira Dade, S IP M. Si dalam laporannya menyebutkan, kegiatan tersebut guna memberikan pemahaman pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bener Meriah terkait bahayanya tindak pidana korupsi bagi ASN.

Untuk itu, pihaknya telah berupaya membuat layanan pendampingan hukum luar biasa sebagai layanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi ASN di jajaran Pemkab Bener Meriah.

Samusi Purnawira Dade meminta, para ASN jangan pernah sungkan untuk  memaksimalkan layanan ini sebagai wadah  untuk berkonsultasi dan bertanya dan maupun meminta arahan pimpinan terkait kebijakan apalagi yang berkaitan dengan kegiatan. 

Sementara itu, Drs Muklis Asisten I Bener Meriah dalam arahannya menyebutkan, sebagai manusia tentu kita tidak luput dari khilaf dan salah namun untuk meminalisir kesalahan kita perlu berhati-hati dan mengkroscek kegiatan kita terlebih di akhir tahun anggaran agar tidak  tersandung dengan hukum.

"Periksa kelengkapan administrasi, laporan pertanggung jawaban kegiatan dengan teliti dan seksama sebelum datang yang memeriksa," ucapnya.

Muklis menuturkan, kalau kita mengikuti sumpah dan janji sebagai pegawai negeri di ibaratkan kita berjalan di jalan tol tidak tersenggol ke kanan dan ke kiri.

Menurutnya, sosialisasi ini adalah sebagai bentuk pencegahan agar kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Untuk itu bagi para peserta diharapkan mengikuti kegiatan ini dengan serius agar materi yang disampaikan narasumber  menjadi  acuan atau barometer kita untuk tidak berbuat korupsi. 

"Karena pungli itu dalam agama pun diharamkan, olehnya manusia itu penuh dengan rambu-rambu untuk tidak melakukan hal yang dilarang," jelas Muklis.

Sementara itu KBO Reskrim Polres Bener Meriah Ipda Darwin S Pane salah satu pemateri kegiatan itu menyebutkan,  sekarang ini kami melihat sudah banyak perubahan di Instansi terkait pertanggung jawaban maupun mekanisme kelengkapan administrasi suatu kegiatan.

"Hal itu menunjukan keterbukaan informasi publik sudah mereka pahami, karena kalau dulu sangat sulit untuk meminta laporan administrasi kegiatan karena saat diminta pasti berdalih petugas yang menangi lagi keluar dan alasan lainnya," lanjutnya.

Darwin S Pane juga menuturkan, sejak tahun 2015 lalu ada beberpa kasus operasi tangkap tanggan (OTT ) terkait pungli. Semoga kedepan tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu, harapnya.*(gn/fa).