Plt Bupati Bener Meriah Dampingi Plt Gubernur Aceh di Palu - Upacara Hari Senin Kesadaran Nasional - Bener Meriah Genjot Pariwisata - Ibu Angkat Presiden Jokowi di Bener Meriah, Aceh Tutup Usia - Ini Jadwal Sidang Paripurna Istimewa Pemberhentian Ahmadi - Komunitas Fauzul Abadi (Faul) Jabodetabek Temui Plt Bupati Bener Meriah - Plt Bupati Bener Meriah Temui PT Citilink Indonesia - Minat Petani Milenial Meningkat Tajam Menjadi 1.237 % - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Jajaki Kerjasama Dengan Investor India - Plt Bupati Bener Meriah Hadiri Pelantikan Pengurus DPC Ika Boga - Abuya Sarkawi Koordinasi dengan KPU RI Terkait SK KIP Bener Meriah - Pemkab Bener Meriah Serahkan Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Peteri Pintu - Plt Bupati Bener Meriah Hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW Di Menasah KMAP - Puluhan Pejabat Adminstrator Dan Pengawas Dilingkungan Pemkab Bener Meriah Dilantik - Sekda Drs. Ismarissiska, MM Membesuk Korban Tertabrak Kuda Pacuan -

Bupati Buka Rakor Kegiatan dan Program Kerja Kementerian Hukum dan HAM

08-02-2018 02:08:52

Bupati Buka Rakor Kegiatan dan Program Kerja Kementerian Hukum dan HAM

REDELONG : Bupati Bener Meriah Ahmadi, SE membuka secara langsung rapat koordinasi kegiatan dan program kerja Kementerian Hukum dan HAM Aceh serta penandatanganan draf nota kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah (Kanwil)  Kementerian Aceh dengan Bupati Bener Meriah, Rabu (7-2-2018) di Aula Setdakab setempat.

 

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh A. Yuspahruddin, B.C.I.P., SH.,MH dalam sambutannya menyampaikan, pada hari itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh akan melakukan penandatangan MoU dengan Bupati Bener Meriah. Dan juga sekaligus menggelar Rapat Koordinasi kegiatan dan program kerja kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan Pemerintah Daerah Bener Meriah.

 

"Kami dan Bupati Bener Meriah akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dibidang pembentukan produk hukum kabupaten dan landasan hukum kerjasama dalam upaya, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, kemajuan, dan penegakan HAM, serta koordinasi tugas dan pungsi Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemkab Bener Meriah."kata Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

 

Dia juga menambahkan, hal tersebut antara lain, pertama, selaku penyususnan naskah akademik, kedua, pembentukan produk hukum daerah, ketiga, pembinaan dan pemahaman jariang informasi dan komunikasi hukum, keempat, pembinaan desa sadar hukum, kelima, bantuan hukum bagi masyarakat miskin, keenam, kekayaan intelektual komunal, dan ketujuh, indikasi geografis, " kami ingat, indikasi georafis ini sangat penting daerah kita ini, karena produk daerah kita ini sangat luar biasa terkenal."ujar A. Yuspahruddin, B.C.I.P., SH.,MH.

 

Dia menambahkan, salah satu tujuan rapat koordinasi tersebut adalah, untuk menciptakan kerjasama di bidang hukum dan membuat naskah akademik, dan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.    

 

Sementara itu Bupati Ahmadi sebelum membuka kegiatan tersebut menyampaikan, selamat datang kepada Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh beserta rombongan di Kabupaten Kopi dan juga negeri diatas awan.

Kata Ahmadi, atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan tersebut. "Kita berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang  positif bagi Kabupaten Bener Meriah ini."harap orang nomor satu di Kabupaten Bener Meriah.

 

Karena, menurut Ahmadi, kerjasama tersebut menjadi pedoman stakeholder yang terkait, terutama bagian hukum dalam rangka pembentukan qanun-qanun berupaya penindakan HAM di Kabupaten Bener Meriah, agar dapat berjalan lancar dan baik, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Negara kita adalah Negara hukum yang segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum itu sendiri. Kerjasama dianggap penting, sehingga tidak ada terjadi qanun yang premature, produk hukum yang ditandatangani bupati yang menjadi kesepahaman dengan DPRK yang bersifat untuk kemaslahatan umat tidak lagi multi tafsir."terang Bupati Ahmadi.(Humas Setdakab Bener Meriah)