Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

BUPATI BENER MERIAH TIDAK PERNAH INTERVENSI PELANTIKAN KIP

REDELONG, Menanggapi pemberitaan yang diterbitkan Serambi Indonesia Jum’at, 23 Agustus 2013 tentang Massa desak pelantikan KIP Bener Meriah, perlu kami klarifikasi:

 

Bahwa berdasarkan PP. No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS pada Pasal 14 Ayat 7 pada intinya menyebutkan : “penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS di Kabupaten/kota dalam dan dari jabatan struktural Eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional dapat didelegasikan kewenangan Bupati kepada Eselon II”. Namun sampai saat ini Bupati Bener Meriah belum pernah mendelegasikan wewenang kepada pejabat Eselon II dan jajarannya di Kabupaten Bener Meriah untuk memberikan izin kepada PNS untuk ikut dalam Seleksi dan Izin untuk menjadi Calon Anggota KIP baik di Kabupaten Bener Meriah maupun di luar Kabupaten Bener Meriah. Dengan demikian apabila ada izin atasan langsung bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk menjadi Calon Anggota KIP ini berarti bahwa Pejabat tersebut telah menyalahgunakan wewenangnya dan melanggar PP No. 9 Tahun 2003 dan PP No. 53 Tahun 2010 dan ini akan kami tindak sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Alasan Bupati Bener Meriah tidak memberikan izin kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah khususnya di 2 (dua) instansi itu, yaitu Sekretariat DPRK Bener Meriah dan Sekretariat KPU Bener Meriah masih kekurangan pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dalam pelayanan Masyarakat di SKPK tersebut.

Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah merasa tidak pernah mengintervensi Tupoksi DPRK Bener Meriah khususnya dalam proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Bener Meriah periode 2013-2018, Bupati/Wakil Bupati hanya menggunakan kewenangannya dalam menjalankan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan Pegawai Negeri Sipil.

PEMUTARBALIKAN FAKTA

Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah sebenarnya telah mengantongi Surat Pernyataan dari Mantan Ketua Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bener Meriah 2013-2018 yaitu Sdr. Zukhri, SE Tanggal 16 Agustus 2013 yang isinya bahwa pada saat akan menyerahkan berkas 15 Calon Terpilih, Ketua Panitia Seleksi tersebut telah melaporkan kepada Ketua DPRK dan Ketua Komisi A DPRK Bener Meriah : bahwa terdapat dua orang calon yang berasal dari PNS atas nama SUFIANTO, M.Si dan SUNARYADI, SE (adik kandung Ketua Komisi A DPRK Bener Meriah Riduansyah, SE) belum menyerahkan surat izin dari atasan yang berwenang. Menurut Zukhri, SE bahwa beliau telah berkonsultasi dengan Ketua DPRK, Bapak M. Nasir. AK dan Ketua Komisi A DPRK Bener Meriah, Bapak Riduansyah, SE tersebut dan mereka berdua menyatakan menyanggupi untuk melengkapi surat izin dimaksud sebelum dilakukan tahapan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi A DPRK Bener Meriah dan ternyata ketua DPRK bener meriah telah meluluskan SUFIANTO, M.Si dan SUNARYADI, SE dengan Surat Keputusan Ketua DPRK Bener Meriah Nomor 4/DPRK/2013 tanggal 15 Juli 2013.

Jadi, Kami mempertanyakan siapa sebenarnya yang mengintervensi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Bener Meriah Periode 2013-2018, dan selanjutnya besar kemungkinan kami akan meneruskan masalah ini ke ranah hukum dan pihak yang berwajib, karena kami punya bukti kuat dan saksi tentang masalah ini.

Pada prinsipnya Kami siap melantik Anggota KIP Bener Meriah periode 2013-2018 yang terpilih bila telah ada Surat Keputusan KPU Pusat tentang Penetapan Anggota KIP tersebut asal sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, ujar Sayutiman, SE - Asisten III Setdakab Bener Meriah.

FB Fun page
 
Menu
[Kembali ke atas]
 
Galery
Galery PEMKAB Bener Meriah
Galery Photo
Galery Photo
 
Video
Video Profil
 
 

 
Login

 
Terbaru
 
Terpopuler
 
 

 

 

Copyright © 2013 Pemkab Bener meriah All Rights Reserved.