Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Satpol PP Tingkatkan Kualitas Tugas

 

REDELONG : Satuan Polisi Pamong Praja tingkatkan terus kualitas pelaksanaan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah sehingga dapat lebih profesional, kompeten dan berintegritas tinggi yang pada saatnya nanti dapat lebih menunjang tugas pokok dan fungsi operasional di lapangan.Hal tersebut dikatakan Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani saat membacakan pidato Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi pada Hut Satpol PP ke-63 dan Hut Satuan Perlindungan Masyarakat ke-51 tahun 2013 di lapangan upacara Sekretariat daerah Bener Meriah, Senin (20/5)

 

HUT Satpol PP ke-63 dan Hut Sat Linmas Ke-51 tahun 2013 ini mengambil tema "Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat konsisten menjaga citra dan wibawa penyelenggaraan pemerintah daerah".

Masih dalam sambutan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang di bacakan Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani menyampaikan, seperti kita ketahui bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk di dalamnya bidang perlindungan masyarakat adalah merupakan urusan wajib yang telah diserahkan ke daerah.

"Artinya adalah bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai peran-peran yang sangat dominan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakkan peraturan daerah, termasuk di dalamnya bidang perlindungan masyarakat. akan tetapi pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian dalam negeri sebagai pembinan umum Satpol PP dan Sat linmas juga mempunyai tanggungjawab dan peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan, melalui kegiatan fasilitas, regulasi serta monitoring dan evaluasi,"Kata Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani mengulangi sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi.

Lebih lanjut katanya, bahwa pada dasarnya, kebijakan implementasi desentralisasi yang ada pada saat ini, tidak serta merta menghilangkan peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah. Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah pusat memiliki peran yang sangat kuat dalam menjaga kepentingan nasional di daerah. Selanjutnya, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan untuk menjamin bahwa kebijakan nasional dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien di seluruh wilayah indonesia. bahkan dalam penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai wujud implementasi asas desentralisasi, menuntut pemerintah pusat untuk mampu memastikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat mengatur dan mengurus sebagian urusan tersebut sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Termasuk dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakkan peraturan daerah serta bidang perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Sat Linmas.

"Motto atau jargon Satpol PP adalah "Praja Wibawa" yang artinya pemerintahan yang berwibawa, jika merunut kepada sejarah lahirnya Satpol PP, memang keberadaannya pada awalnya dibentuknya adalah untuk mengembalikan wibawa pemerintah daerah yang carut marut karena kondisi Pemerintahan Republik Indonesia yang masih belia pada waktu itu, porak poranda akibat agresi militer belanda tahun 1948.

Kondisi yang tidak stabil di daerah ini ditengarai dapat mengancam keutuhan NKRI pada saat itu. dari kondisi tersebut terbitlah surat perintah jawatan praja di DIY nomor 1 tahun 1948 tanggal 30 Oktober 1948 yang mengamanatkan didirikannya "Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon" yang kemudian tanggal 10 november 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya, tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan keputusan Mendagri nomor UR.32/2/21 disebut dengan nama "Kesatuan Polisi Pamong Praja". Sejak saat itulah setiap tanggal 3 Maret selalu diperingati sebagai hari lahirnya Satpol PP. Sampai saat ini di tahun 2013 yaitu 63 tahun telah berlalu, motto Praja Wibawa harus kita kembalikan lagi kepada tujuan dasar atau khitahnya, yaitu sebagaimana Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat terus konsisten dalam menjaga citra dan wibawa pemerintah daerah.

Motto atau jargon ini tidak hanya menjadi sekedar kata-kata hiasan tanpa makna, tetapi harus terus ditanamkan di hati dan jiwa setiap anggota satpol. pp dan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas operasional di lapangan. Berbicara mengenai Sat Linmas, kita harus melihat kembali pada pengaturan yang pertama tentang pertahanan sipil (hansip), yaitu keputusan wakil menteri pertama urusan pertahanan/keamanan nomor mi/a/72/62 tanggal 19 April 1962. tanggal tersebut diperingati setiap tahunnya sebagai hari jadi hansip atau linmas sampai saat ini.

Berikutnya, melalui keputusan presiden nomor 56 tahun 1972, pembinaan yang sebelumnya berada di bawah departemen pertahanan/keamanan pada saat itu, diserahkan kepada departemen dalam negeri. Sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan tata pemerintahan secara nasional, kedudukan dan peran hansip mengalami perubahan menjadi linmas sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri nomor 340/2921/sj tanggal 20 Desember 2002, dengan tugas pokok dan fungsi yaitu pembantuan dalam penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan pemilukada/pemilu serta membantu tugas lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Sampai saat ini pula, di tahun 2013 ini sat linmas telah berusia 51 tahun, pengabdian, dedikasi dan loyalitas kepada negara, bangsa dan masyarakat yang ditunjukkan selama ini telah mewarnai perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini dalam mengisi kemerdekaannya.

Pada era otonomi daerah saat ini, melalui tugas pokok dan fungsinya sat linmas dituntut untuk lebih diakui keberadaannya melalui bentuk sikap totalitas menjalankan tugas dan fungsi bidang perlindungan masyarakat untuk menjadi hasil terbaik dalam upaya ikut serta menjaga citra dan wibawa pemerintah daerah.

Sebelum saya akhiri amanat ini, ingin saya tambahkan bahwa sebagai pembina umum, tahun 2013 ini melalui dana dekonsentrasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencitraan Satpol PP telah dialokasikan anggaran untuk 29 (dua puluh sembilan) provinsi sebesar Rp13.000.800.000, (tiga belas milyar delapan ratus ribu rupiah).

"Seperti tahun sebelumnya, saya berharap melalui kegiatan dana dekonsentrasi tahun ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan juga sumber daya manusia Satpol PP yang dibutuhkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan citra dan wibawa pemerintah daerah di mata masyarakat,"terang Menteri dalam Negeri Republik Indonesia yang disampaikan Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani.

Selain daripada itu, telah diterbitkan Permendagri no 60 tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah Pol PP dan bertujuan untuk menentukan jumlah pegawai dan usulan kebutuhan pegawai pada Satpol PP, lalu ada lagi yang baru saja terbit, yaitu Permendagri no 19 tahun 2013 tentang pedoman pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Satpol PP. "Harapan saya, kiranya ke 2 (dua) Permendagri ini dapat segera diimplementasikan di daerah masing-masing dan dapat dijadikan pedoman dalam menunjang tugas operasional anggota Satpol PP di lapangan.

Paralel dengan hal tersebut, saya juga ingin mengingatkan kepada gubernur, bupati/walikota sebagai pembina teknis operasional, agar dapat lebih optimal dalam memberdayakan Satpol PP dan Sat Linmas sehingga pada gilirannya nanti diharapkan dapat tetap konsisten dalam menjaga citra dan wibawa pemerintah daerah,"demikian sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi yang di sampaikan Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani. (Humas Setdakab Bener Meriah)

FB Fun page
 
Menu
[Kembali ke atas]
 
Galery
Galery PEMKAB Bener Meriah
Galery Photo
Galery Photo
 
Video
Video Profil
 
 

 
Login

 
Terbaru
 
Terpopuler
 
 

 

 

Copyright © 2013 Pemkab Bener meriah All Rights Reserved.