Payung Hukum Jelas, Masyarakat Tak Was-was Manfaatkan Kawasan Hutan - Ujian SKD CPNS Bener Meriah Berakhir, 924 Peserta Lulus - 313 Pahlawan Sampah Tinggalkan Kabupaten Bener Meriah - Bupati Larang Masyarakat Bener Meriah Rayakan Valentine Day - Mahasiswa KKN Unsyiah Hasilkan Dua Draft Qanun untuk Kecamatan Bener Kelipah - Raodah Sari Raih Nilai Tertingi 430 Ujian SKD CPNS Bener Meriah - RSUD Munyang Kute Bener Meriah Tambah Pelayanan Jantung dan Jiwa - Gedung Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Muyang Kute Diresmikan - Kapolres Bener Meriah, Insan Pers Mari Bersinergi dan Berkontribusi Positif - 20 Peserta Tidak Hadir Pada Hari Pertama Ujian SKD CPNS Bener Meriah - Bupati Secara Resmi Buka Tes SKD CPNS Bener Meriah - Besok Secara Resmi Tes CPNS Di Bener Meriah Dimulai, Penginapan Mulai Di Buru Peserta - Bupati Sarkawi Gelar Pertemuan dengan APSBM - Anggota DPRK Bener Meriah Bahas Pengolaan Bumdes dan Desa Wisata di Kemendes - Bupati Bener Meriah Buka Sosialisasi TORA -

Payung Hukum Jelas, Masyarakat Tak Was-was Manfaatkan Kawasan Hutan

14-02-2020 16:59:56

Redelong- Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Haili Yoga, M.Si membuka secara resmi Forum Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Master Plan Dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengembangan Ekonomi Daerah Dalam Kawasan Hutan dilantai II oproom Setdakab Bener Meriah, Aceh, (Kamis, 13/2/2020).

“Ini merupakan salah satu program yang sangat menarik sekaligus legalitas kita untuk memberi payung hukum kepada masyarakat kita agar mereka tidak lagi merasa bekerja di hutannya tanpa merasa was-was. Tentu program seperti ini yang kita harapkan ke depannya," jelas Drs. Haili Yoga, M.Si.

Lebih lanjut Sekda menerangkan, kalau kita lihat dari tema, kami dari pemerintah daerah sangat mendukung program ini, karena pada saat ini kita sudah mulai berkembang. Beberapa titik kawasan hutan juga dikembangkan menjadi destinasi wisata. Namun, saat pengembangan, ternyata semakin banyak pemiliknya sehingga kita kesulitan untuk mengembangkan program-program prioritas, terang Drs. Haili Yoga.

Pada kesempatan itu, Kepala KPH Wilayah III Aceh Amri Samadi, S.Hut, M.Si sebagai narasumber dalam FGD tersebut yang membahas masalah strategi dan peluang pengelolaan hutan menjelaskan, tugas KPH itu membantu pemerintah kabupaten untuk bersama-sama pemerintah provinsi bagaimana mensejahterakan masyarakatnya.

Samadi mengatakan dasar hukumnya yaitu Qanun Aceh No. 7 Tahun 2016 tentang kehutanan Aceh. Amri Samadi merincikan tentang jenis pemanfaatan hutan, pengertian pemanfaatan hutan,  mitra dan pelaku kerjasama, perhutanan Sosial dan skemanya, dan alur permohonan kerjasama.

Sebelumnya Anggota DPRK Bener Meriah Zulham juga memberikan tanggapannya, pada intinya DPRK Bener Meriah sangat mendukung program ini, karena ini suatu program yang sangat mulia, karena berorientasi kepada  penyelamatan dan pemanfaatan hutan. Namun demikian pada prinsipnya kita tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Perwakilan dari Koperasi Produsen Seroja Agri Mitra Mandiri yang disampaikan oleh Kasman Dedi, yang berkaitan dengan RKT, rencana yang menyangkut dengan harapan, kesejahteraan, sumber yang dihasilkan melalui pengelolaan kawasan hutan serta estimasi pendapatan dalam satu tahun.

Hadir dalam acara FGD tersebut antara lain, beberapa  anggota DPRK Bener Meriah, Perwakilan dari Bappeda, Kapolsek, Camat Mesidah atau yang mewakili, dari Balai Karantina Prov. Aceh, dan peserta lainnya.**(ikas/fa/humas&diskominfo-bm).